Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat banyak membangun bendungan dan saluran irigasi. Pengairan adalah syarat utama program kedaulatan pangan.
Untuk itu, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah menyisir 73 lokasi yang berpotensi untuk pengairan dan pembangunan bendungan. Dari jumlah tersebut, 47 di antaranya sudah masuk tahap perencanaan pembangunan.
"Ada 73 lokasi potensi pembangunan bendungan di Indonesia yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, NTB, NTT dan Maluku. Dari 73 itu yang sudah terintegrasi dan sudah kita survey ada 47 bendungan. Sampai saat ini sedang dalam pembangunan ada 16," tutur Basuki mengenai hasil rapat terbatas bersama Jokowi di kantor presiden, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
"Kita akan mempercepat proses pengadaannya karena sekarang masih terhenti karena tahun politik," sambungnya.
Meski ada lima bendungan yang sudah ditandatangani kontrak pembangunannya, yakni di Nangroe Aceh Darussalam, Banten, Kudus, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Kementerian PU masih akan menargetkan pembangunan enam bendungan lagi.
"Selanjutnya selama 2014-2019 minimal ada 20 bendungan lagi yang dibangun. Kita harapkan ini bisa menambah volume tampungan air lebih dari 14 miliar meter kubik," terangnya
Sementara untuk irigasi, ada 3 juta hektare lahan yang mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, 500 ribu hektare berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, 500 ribu hektare lainnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, dan 2 juta hektare lahan irigasi berada dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten.
"Proses rehabilitasi untuk lahan irigasi yang berada di bawah pemerintah pusat akan langsung ditangani Kementerian PU. Sementara untuk lahan irigasi yang berada di bawah provinsi dan kabupaten diarahkan akan dilakukan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar